Hasil Survei ISS 2025, Publik Indonesia Cukup Puas dan Ekonomi Tetap Jadi Tantangan
Jakarta – Delapan dekade setelah kemerdekaan, apa arti hidup layak bagi orang Indonesia? Apakah sekadar isi dompet yang tebal, rasa aman saat pulang malam, anak yang bisa sekolah dengan fasilitas memadai, atau pemerintah yang dipercaya rakyatnya? Pertanyaan ini coba dijawab lewat hasil survei nasional terbaru Indonesian Social Survey (ISS) yang dirilis Kamis, 21 Agustus 2025.
Survei tersebut menemukan mayoritas masyarakat menilai kualitas hidup mereka sudah cukup baik. Namun, di balik optimisme itu, ekonomi rumah tangga masih menjadi masalah paling nyata yang menghantui keseharian.
Potret Kualitas Hidup 2025
ISS menyurvei 2.200 responden di 38 provinsi sepanjang Juli 2025. Dari hasil pengukuran, indeks kualitas hidup Indonesia berada di angka 65 dari 100, yang masuk kategori “cukup baik”.
Ada tujuh aspek yang diukur dalam indeks tersebut, yakni:
1. Kesejahteraan psikologis: 67,3
2. Kesehatan: 70,1
3. Keamanan: 72,34
4. Rasa percaya sosial & institusi: 70,2
5. Partisipasi politik: 69,7
6. Kesejahteraan ekonomi: 42,6
7. Kualitas lingkungan: 62,9
Angka-angka itu menggambarkan bahwa orang Indonesia relatif merasa bahagia, aman, sehat, serta masih punya kepercayaan terhadap sesama maupun institusi negara. Namun, ada catatan serius: kesejahteraan ekonomi rumah tangga menempati skor terendah, hanya 42,6, menunjukkan kerentanan ekonomi masih menjadi isu utama.
Kepuasan Publik: Rasional dan Afektif
Meski ekonomi menjadi titik lemah, survei ISS justru menemukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah mencapai 78 persen. Pertanyaannya, bagaimana mungkin publik merasa puas di tengah ekonomi yang seret?
Analisis ISS menemukan jawabannya. Dari 39 indikator kualitas hidup, hanya ada delapan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan publik pada pemerintah. Faktor-faktor tersebut antara lain: kepuasan hidup, fasilitas sekolah, rasa aman, serta rasa percaya pada Presiden, Wakil Presiden, Menteri, TNI, dan kepuasan terhadap demokrasi.
Artinya, kepuasan publik lebih ditentukan oleh aspek non-ekonomi, seperti legitimasi politik, rasa aman, dan layanan publik yang dianggap layak.
Fakta paling mencolok adalah tingkat kepercayaan pada Presiden mencapai 90,9 persen — salah satu yang tertinggi pascareformasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa kepercayaan publik masih menjadi modal sosial penting bagi pemerintahan saat ini.
“Artinya, kepuasan publik lebih banyak ditentukan oleh faktor non-ekonomi: rasa aman, legitimasi politik, dan kualitas layanan dasar seperti pendidikan. Dan satu angka paling mencolok: tingkat kepercayaan pada Presiden mencapai 90,9%—salah satu yang tertinggi pasca reformasi,” demikian tulis ISS dalam rilisnya.
Program Makan Bergizi Gratis Paling Populer
ISS juga menanyakan tentang program pemerintah yang paling dikenal masyarakat. Hasilnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempati posisi teratas.
Program ini diingat spontan oleh **67 persen responden, diingat lewat pilihan oleh 89 persen, dan dianggap bermanfaat oleh 82 persen. Meski begitu, sejumlah penerima menilai manfaatnya belum cukup meringankan beban harian keluarga.
Namun ada dampak nyata: anak-anak kini mendapatkan kepastian gizi di sekolah, sementara orang tua merasa lebih tenang terhadap kebutuhan asupan anak.
Publik menilai, program ini akan lebih berdampak jika konsisten, kualitas makanan terjaga, dan terhubung dengan kebijakan ekonomi keluarga.
Dengan begitu, MBG bisa melampaui sekadar “makan gratis” dan menjadi instrumen nyata peningkatan kualitas hidup anak-anak Indonesia.
Makna Politik di Balik Angka
Temuan ISS menyiratkan sebuah pergeseran penting. Ekonomi tidak lagi menjadi faktor utama penentu kepuasan politik. Di Indonesia 2025, kepuasan publik lebih bersifat afektif—didasarkan pada rasa percaya, rasa aman, dan persepsi terhadap layanan publik.
Bagi Presiden Prabowo, tingginya angka kepercayaan publik merupakan modal sosial besar. Kepercayaan itu bisa memperkuat stabilitas pemerintahan, melancarkan agenda kebijakan, dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program-program strategis.
Namun, modal sosial ini juga rapuh. Jika tidak diiringi perbaikan nyata, terutama di sektor ekonomi rumah tangga, maka kepuasan publik bisa dengan cepat menurun.
Tantangan ke Depan
Survei ISS menegaskan adanya paradoks di Indonesia saat ini. Di satu sisi, publik merasa hidup mereka cukup layak, merasa aman, sehat, dan percaya pada pemerintah. Di sisi lain, ekonomi keluarga masih menjadi keresahan utama yang membayangi keseharian.
Tantangan terbesar kini jelas: bagaimana pemerintah mempertahankan kepercayaan publik yang tinggi, sekaligus menggunakannya untuk membenahi sektor paling rapuh, yakni ekonomi rumah tangga dan kualitas lingkungan.
Delapan puluh tahun setelah merdeka, Indonesia memang berada pada persimpangan jalan. Rakyat sudah merasakan keamanan, kepercayaan, dan kesehatan yang memadai. Namun, mereka juga menginginkan lebih dari sekadar rasa cukup — kehidupan yang benar-benar sejahtera. (*)
